Enumolas.com – Kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar yang ditetapkan sebesar Rp3,75 juta mendapat tanggapan dari keuskupan Ruteng.
Baca : Larantuka: Vatikan Versi Indonesia di Ujung Flores
Hal itu disampaikan Vikjen Keuskupan Ruteng, Romo Alfons Segar tentang kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo yang sangat drastis mengganggu animo wisatawan dan menghambat kebangkitan dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat,” ujarnya. Apalagi ditengah dunia pariwisata yang mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
Catat! Harga Tiket Masuk Pulau Komodo Naik Jadi Rp 3,75 Juta per 1 Agustus 2022
Hal itu terkait polemik kenaikan tarif masuk di Taman Nasional Komodo yang diprotes berbagai pihak di Kabupaten Manggarai Barat.
Beliau menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bersama pemerintah Provinsi NTT dengan pertimbangan konservasi habitat komodo untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.
Baca : Roko Molas Poco: Ritual Unik di Manggarai
Namun, protes pelaku usaha pariwisata dan masyarakat yang terdampak memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan kondisi perekonomian masyarakat yang baru menggeliat akibat pandemi Covid-19 kedalam kebijakan pariwisata.
Menurut beliau, Gereja Keuskupan Ruteng tidak pernah berhenti memperjuangkan pariwisata holistik yang mencakupi semua dimensi kehidupan dan kesejahteraan umum, sehingga secara khusus mengusung tema pariwisata holistik dalam program pastoral tahun 2022.
“Melalui paroki dan lembaga gerejawi termasuk pelaku usaha wisata terus menerus terlibat untuk mengembangkan pariwisata holistik di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat dalam mengelola situs dan program pariwisata rohani dengan menggerakkan ekonomi kreatif pariwisata umat, menggalakkan pariwisat budaya dan mendorong pariwisata alam,” kata Romo Alfons Segar.
Ia menambahkan bahwa Gereja terlibat dalam menguatkan aspek spiritual dan etis umat sehingga dapat mengupayakan pariwisata yang beradab dan bermartabat serta menangkap dampak negatif yang timbul dari pariwisata.
“Kami menilai momentum kenaikan tiket tersebut kurang tepat karena dunia pariwisata di Labuan Bajo dan Flores pada umumnya sedang bangkit dari keterpurukan karena pandemi Covid-19,” ujarnya
“Bahkan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo yang sangat drastis itu mengganggu animowisatawan dan menghambat kebangkitan dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat,” sambungnya.
Menurut beliau, kebijakan publik seperti itu mestinya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam sebuah dialog dan uji publik yang intensif.
“Selain kajian akademik juga harus ada kajian sosial yang mempertimbangkan dampak ekonomis, politis, kultural dan ekologis dari kebijakan itu,” kata Romo Alfons Segar.
Ia pun mengatakan bahwa Keuskupan menghimbau kepada semua pihak untuk membangun dialog dalam menangani isu-isu sosial bersama dalam pembangunan pariwisata.
